Ilustrasi Simbolis Keabsahan dan Kepercayaan dalam Transaksi.
Perjanjian dalam kehidupan modern merupakan nadi perekonomian. Mulai dari jual beli sederhana hingga kesepakatan bisnis berskala besar, semuanya berakar pada konsep perjanjian. Namun, seiring berkembangnya zaman, prinsip-prinsip yang mendasari sebuah perjanjian terkadang luput dari perhatian, mengarah pada ketidakadilan atau bahkan perselisihan. Dalam konteks ini, perjanjian syariah menawarkan sebuah kerangka kerja yang kokoh, dibangun di atas landasan moral dan etika yang bersumber dari ajaran Islam, untuk memastikan setiap transaksi berjalan dengan adil, transparan, dan penuh berkah.
Perjanjian syariah, atau akad syariah, tidak hanya sekadar kesepakatan legal antara dua pihak atau lebih. Lebih dari itu, ia adalah sebuah ikatan yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang menempatkan nilai keadilan ('adl), kejujuran (shidiq), amanah (kepercayaan), dan kerelaan (ridha) sebagai elemen sentral. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan menghindari segala bentuk manipulasi, penipuan (gharar), atau eksploitasi.
Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, perjanjian syariah didasarkan pada beberapa asas fundamental. Memahami asas-asas ini menjadi krusial bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariah.
Ini adalah asas paling mendasar. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukannya atas dasar kerelaan penuh, tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan. Kerelaan mencakup persetujuan terhadap seluruh isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika salah satu pihak terpaksa atau tidak sepenuhnya setuju, maka perjanjian tersebut dianggap batal secara syariah.
Perjanjian syariah menuntut adanya keadilan dalam segala aspeknya. Ini berarti tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. Keadilan ini meliputi harga yang wajar, spesifikasi barang atau jasa yang jelas, serta pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional. Tidak diperbolehkan adanya monopoli yang merugikan konsumen atau praktik diskriminasi.
Kejujuran dalam menyampaikan informasi dan amanah dalam menjalankan kewajiban adalah pilar utama. Para pihak harus menyampaikan informasi yang benar mengenai objek perjanjian, baik itu barang, jasa, maupun modal. Begitu pula, kewajiban yang telah disepakati harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan. Penipuan, kebohongan, dan penyembunyian cacat barang atau informasi penting sangat dilarang.
Dua larangan penting dalam transaksi syariah adalah riba (bunga atau imbal hasil yang bersifat tetap dan eksploitatif) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan, spekulasi, atau unsur penipuan dalam objek atau transaksi). Perjanjian syariah mendorong investasi yang produktif dan adil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan risiko riil usaha, bukan berdasarkan penetapan bunga yang telah ditentukan di muka.
Setiap perjanjian syariah haruslah membawa kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat. Ini berarti perjanjian tersebut tidak boleh merusak tatanan sosial, merugikan lingkungan, atau bertentangan dengan nilai-nilai moral universal. Keberkahan (barakah) diharapkan hadir dalam transaksi yang mendatangkan manfaat.
Secara umum, setiap aspek perjanjian haruslah selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini mencakup larangan transaksi yang mengandung unsur perjudian (maysir), aktivitas ilegal, atau hal-hal yang diharamkan.
Penerapan asas-asas perjanjian syariah ini memiliki implikasi yang luas. Dalam dunia keuangan syariah, ini termanifestasi dalam produk-produk seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan), mudharabah (bagi hasil usaha), musyarakah (modal bersama), dan ijarah (sewa). Semua produk ini dirancang untuk menghindari riba dan gharar, serta mengedepankan keadilan dan kemitraan.
Bagi masyarakat umum, memahami asas-asas ini membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih bijak. Ini mendorong terciptanya kepercayaan yang lebih tinggi dalam interaksi bisnis, mengurangi potensi konflik, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Perjanjian syariah bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah panduan komprehensif untuk bertransaksi dengan integritas dan etika yang luhur.
Dalam setiap kesepakatan, mari kita renungkan kembali asas-asas fundamental ini. Dengan menjunjung tinggi kerelaan, keadilan, kejujuran, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk setiap perjanjian, memastikan bahwa setiap transaksi membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.