Mengupas Tuntas Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Perjanjian

Ilustrasi Keseimbangan Hukum dan Kesepakatan dalam Perjanjian AEQUITAS & CONSENSUS

Perjanjian atau kontrak merupakan pilar utama dalam lalu lintas bisnis, sosial, dan hukum di masyarakat modern. Setiap hari, individu dan badan hukum terlibat dalam berbagai bentuk perjanjian, mulai dari transaksi sederhana seperti membeli kopi hingga kesepakatan kompleks seperti merger perusahaan bernilai miliaran. Di balik setiap perjanjian yang sah, terdapat serangkaian prinsip dasar atau asas-asas yang menjadi jiwa dan landasannya. Asas-asas ini bukan sekadar teori akademis, melainkan fondasi filosofis dan yuridis yang memastikan bahwa suatu perjanjian dapat dilaksanakan secara adil, pasti, dan berkeadaban. Memahami asas-asas ini secara mendalam adalah kunci untuk mengerti esensi dari hukum kontrak itu sendiri.

Hukum perjanjian di Indonesia, yang sebagian besar diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dibangun di atas asas-asas universal yang telah berkembang selama berabad-abad, berakar dari hukum Romawi dan diadopsi ke dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Belanda yang kemudian mewariskannya kepada Indonesia. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam membuat perjanjian, bagi hakim dalam menafsirkan dan menyelesaikan sengketa, serta bagi legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan baru. Mereka adalah kerangka kerja yang memberikan fleksibilitas sekaligus batasan, kebebasan sekaligus tanggung jawab.

Dalam artikel ini, kita akan melakukan penelusuran komprehensif terhadap asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian. Kita akan mengupas satu per satu, mulai dari asas yang paling dikenal seperti kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, hingga asas-asas lain yang saling melengkapi dan membentuk suatu sistem yang koheren. Dengan memahami setiap asas, batasan, dan pengecualiannya, kita akan mendapatkan gambaran yang utuh tentang bagaimana sebuah janji dapat bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas Kebebasan Berkontrak adalah asas yang paling fundamental dan sering dianggap sebagai pilar utama hukum perjanjian modern. Asas ini memberikan keleluasaan kepada setiap individu atau subjek hukum untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat perjanjian tersebut, selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Makna dan Landasan Yuridis

Secara esensial, asas ini merupakan manifestasi dari kehendak bebas individu dalam ranah hukum privat. Landasan utama asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Frasa "semua persetujuan" secara implisit mengakui bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi dari persetujuan tersebut. Selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka apa pun yang disepakati akan mengikat para pihak layaknya sebuah undang-undang.

Kebebasan ini mencakup beberapa aspek:

Batasan-Batasan Asas Kebebasan Berkontrak

Meskipun disebut "kebebasan", asas ini tidaklah bersifat absolut. Kebebasan tersebut dibatasi oleh koridor hukum untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Batasan ini sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak.

a. Tidak Boleh Bertentangan dengan Undang-Undang

Perjanjian tidak boleh memuat klausul yang isinya melanggar peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (dwingend recht). Contohnya, para pihak tidak dapat membuat perjanjian jual beli narkotika, karena undang-undang secara tegas melarangnya. Contoh lain, dalam perjanjian kerja, pengusaha tidak dapat menetapkan upah di bawah upah minimum yang telah diatur oleh pemerintah, meskipun pekerja tersebut menyetujuinya. Kebebasan para pihak berhenti di mana larangan undang-undang dimulai.

b. Tidak Boleh Bertentangan dengan Ketertiban Umum (Openbare Orde)

Ketertiban umum adalah konsep yang lebih luas dan abstrak daripada undang-undang. Ia mencakup norma-norma fundamental yang menjadi dasar tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu perjanjian dianggap melanggar ketertiban umum jika isinya mengganggu sendi-sendi dasar masyarakat. Contoh, perjanjian yang bertujuan untuk melakukan monopoli yang merugikan publik, atau perjanjian yang menghalangi seseorang untuk menjalankan hak-hak dasarnya sebagai warga negara dapat dianggap batal karena bertentangan dengan ketertiban umum.

c. Tidak Boleh Bertentangan dengan Kesusilaan (Goede Zeden)

Kesusilaan merujuk pada norma-norma moral dan etika yang hidup dan diakui dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Ukurannya bersifat subjektif dan dinamis, tergantung pada pandangan masyarakat setempat. Perjanjian yang melanggar kesusilaan adalah perjanjian yang isinya dianggap tidak pantas atau amoral. Contohnya adalah perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila dengan imbalan uang, atau perjanjian jual beli organ tubuh manusia. Perjanjian semacam itu, meskipun disepakati oleh para pihak, tidak memiliki kekuatan hukum karena landasan moralnya cacat.

Tantangan dalam Praktik: Perjanjian Baku

Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak menghadapi tantangan signifikan dengan maraknya penggunaan perjanjian baku atau kontrak standar (standard contract). Perjanjian ini adalah kontrak yang isinya telah disiapkan secara sepihak oleh salah satu pihak (biasanya pelaku usaha dengan posisi tawar lebih kuat), sementara pihak lain (konsumen) hanya memiliki pilihan untuk menerima (take it) atau menolaknya (leave it). Dalam konteks ini, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian menjadi ilusi. Konsumen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir untuk menyeimbangkan posisi ini dengan melarang pencantuman klausul-klausul tertentu (klausula eksonerasi) yang merugikan konsumen.

2. Asas Konsensualisme (Consensualism)

Asas konsensualisme adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir atau terbentuk sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Asas ini menekankan bahwa kekuatan mengikat suatu kontrak terletak pada kesepakatan kehendak, bukan pada formalitas tertentu.

Lahirnya Perjanjian

Dasar hukum asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yang menempatkan "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" sebagai syarat sahnya perjanjian yang pertama. Ini berarti, pada prinsipnya, perjanjian sudah sah dan mengikat meskipun hanya diucapkan secara lisan, selama ada pertemuan kehendak (meeting of the minds) antara penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance).

Sebagai contoh, ketika Anda memesan secangkir kopi di kafe dan barista menyetujuinya, pada saat itu sejatinya telah lahir sebuah perjanjian jual beli. Anda berkewajiban membayar dan kafe berkewajiban menyediakan kopi sesuai pesanan. Perjanjian itu lahir bukan saat kopi disajikan atau saat Anda membayar, tetapi pada detik tercapainya kesepakatan.

Pengecualian Terhadap Asas Konsensualisme

Meskipun konsensus adalah aturan umumnya, undang-undang menetapkan beberapa pengecualian di mana kesepakatan saja tidak cukup untuk melahirkan perjanjian yang sah. Pengecualian ini biasanya dibuat untuk melindungi kepentingan publik atau kepastian hukum.

a. Perjanjian Formil (Formal Contracts)

Perjanjian formil adalah perjanjian yang keabsahannya disyaratkan oleh undang-undang untuk dituangkan dalam bentuk tertentu. Jika formalitas ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan para pihak benar-benar sadar akan akibat hukum dari perbuatannya, serta memberikan bukti yang kuat.

b. Perjanjian Riil (Real Contracts)

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru dianggap lahir dan sempurna tidak hanya dengan adanya kesepakatan, tetapi juga dengan diserahkannya barang yang menjadi objek perjanjian. Sebelum barang diserahkan, belum ada perjanjian yang mengikat. Kesepakatan hanyalah langkah awal yang belum menimbulkan kewajiban.

Penting untuk dicatat, meskipun asas konsensualisme memungkinkan perjanjian lisan, dalam praktik bisnis sangat disarankan untuk membuat perjanjian secara tertulis. Tujuannya bukan untuk keabsahan (kecuali disyaratkan undang-undang), melainkan untuk tujuan pembuktian. Jika terjadi sengketa, perjanjian tertulis menjadi alat bukti yang sangat kuat mengenai apa yang telah disepakati oleh para pihak.

3. Asas Kekuatan Mengikat atau Pacta Sunt Servanda

Pacta Sunt Servanda adalah adagium dalam bahasa Latin yang berarti "janji harus ditepati". Asas ini merupakan konsekuensi logis dari asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme. Jika para pihak telah secara bebas menyepakati sesuatu, maka mereka terikat pada kesepakatan itu seolah-olah kesepakatan itu adalah undang-undang bagi mereka. Mereka tidak dapat secara sepihak membatalkan atau mengubahnya.

Implikasi Kekuatan Mengikat

Landasan yuridis asas ini sama dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kekuatan mengikat ini memiliki beberapa implikasi penting:

Keadaan yang Mengakhiri Kekuatan Mengikat

Meskipun sangat kuat, ikatan perjanjian tidaklah abadi. Ada beberapa kondisi di mana kekuatan mengikat suatu perjanjian dapat berakhir atau ditangguhkan:

a. Kesepakatan Para Pihak

Sebagaimana perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan, ia juga dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan. Para pihak dapat setuju untuk mengakhiri kontrak mereka sebelum waktunya.

b. Terpenuhinya Tujuan Perjanjian

Jika semua hak dan kewajiban telah dilaksanakan oleh para pihak, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya berakhir karena tujuannya telah tercapai.

c. Jangka Waktu Berakhir

Jika perjanjian dibuat untuk jangka waktu tertentu (misalnya, sewa rumah selama satu tahun), maka perjanjian akan berakhir ketika jangka waktu tersebut telah lewat, kecuali jika diperpanjang.

d. Keadaan Memaksa (Force Majeure / Overmacht)

Diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, force majeure adalah suatu kejadian tak terduga di luar kendali debitur yang membuatnya tidak mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Contohnya bencana alam, perang, atau kebijakan pemerintah yang melarang pelaksanaan prestasi. Dalam kondisi ini, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi prestasi dan membayar ganti rugi. Ini secara efektif menangguhkan atau bahkan mengakhiri kekuatan mengikat perjanjian.

e. Putusan Hakim

Sebuah perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan jika terbukti ada cacat kehendak (paksaan, kekhilafan, penipuan) saat pembuatannya, atau jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (cidera janji) dan pihak lainnya menuntut pembatalan kontrak.

4. Asas Itikad Baik (Good Faith / Goede Trouw)

Asas itikad baik adalah asas yang menuntut agar pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan pada kejujuran, kepatutan, dan rasa keadilan. Asas ini berfungsi sebagai "katup pengaman" moral dalam hukum kontrak, memastikan bahwa para pihak tidak hanya terikat pada apa yang tertulis secara harfiah, tetapi juga pada semangat dan tujuan dari perjanjian tersebut.

Dua Wajah Itikad Baik

Landasan utama asas ini adalah Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Para ahli hukum membedakan itikad baik dalam dua pengertian:

a. Itikad Baik Subjektif (Kejujuran)

Itikad baik dalam pengertian ini merujuk pada sikap batin atau kejujuran seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan hukum. Misalnya, dalam konteks hukum benda, seseorang dianggap beritikad baik jika ia tidak mengetahui adanya cacat dalam perolehan haknya. Dalam hukum perjanjian, itikad baik subjektif relevan pada tahap pra-kontraktual. Para pihak diharapkan untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk membuat kontrak.

b. Itikad Baik Objektif (Kepatutan)

Ini adalah pengertian yang paling relevan dengan pelaksanaan perjanjian. Itikad baik objektif tidak lagi melihat sikap batin, melainkan menilai pelaksanaan kontrak berdasarkan norma-norma kepatutan, kewajaran, dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Artinya, sebuah perjanjian harus dilaksanakan secara layak dan pantas. Asas ini memberikan wewenang kepada hakim untuk:

Asas itikad baik memberikan "daging" pada "tulang" perjanjian. Ia mengisi kekosongan, melunakkan kekakuan, dan memastikan bahwa hukum kontrak tidak menjadi alat tirani bagi pihak yang kuat untuk menindas yang lemah dengan berlindung di balik kata-kata harfiah dalam sebuah dokumen.

5. Asas Kepribadian (Privity of Contract)

Asas kepribadian (atau asas personalitas) adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat dan hanya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat memberikan kerugian maupun keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pembuatannya.

Ruang Lingkup dan Dasar Hukum

Prinsip ini ditegaskan dalam dua pasal utama KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan: "Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri." Selanjutnya, Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata memperjelas: "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."

Ini berarti, jika A dan B membuat perjanjian sewa-menyewa rumah, maka hanya A dan B yang terikat. Pihak C, yang merupakan tetangga, tidak dapat menuntut A untuk membayar uang sewa, dan B juga tidak dapat dituntut oleh C untuk memperbaiki atap rumah yang disewa. Hubungan kontraktual tersebut bersifat pribadi (personal) antara A dan B.

Asas ini juga berlaku bagi ahli waris. Ahli waris dianggap sebagai "kelanjutan" dari pribadi si pewaris, sehingga mereka terikat oleh perjanjian yang dibuat oleh almarhum, kecuali jika diperjanjikan lain atau sifat prestasinya sangat pribadi (misalnya, perjanjian untuk melukis potret).

Pengecualian Terhadap Asas Kepribadian

Seperti asas lainnya, asas kepribadian juga memiliki beberapa pengecualian yang diatur oleh undang-undang, di mana perjanjian dapat memberikan dampak hukum kepada pihak ketiga.

a. Janji untuk Kepentingan Pihak Ketiga (Derdenbeding)

Diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata, ini adalah suatu klausul dalam perjanjian di mana salah satu pihak (stipulator) menjanjikan sesuatu kepada pihak lainnya (promisor) untuk dilaksanakan bagi kepentingan pihak ketiga (beneficiary). Pihak ketiga ini, meskipun tidak ikut membuat perjanjian, mendapatkan hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut.

Contoh paling umum adalah asuransi jiwa. Seseorang (tertanggung/stipulator) membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi (penanggung/promisor), di mana jika ia meninggal, perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang pertanggungan kepada ahli warisnya (pihak ketiga/beneficiary). Ahli waris, yang bukan merupakan pihak dalam kontrak asuransi, berhak menuntut pembayaran dari perusahaan asuransi.

b. Garansi (Porte-Fort)

Diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdata, ini adalah situasi di mana seseorang (penjamin) berjanji kepada pihak lain bahwa seorang pihak ketiga akan melakukan atau menyetujui sesuatu. Penjamin ini "menanggung" perbuatan pihak ketiga. Jika pihak ketiga tidak mau melakukan atau menyetujui apa yang dijanjikan, maka si penjamin itulah yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Perjanjian ini tidak secara langsung mengikat pihak ketiga, tetapi menciptakan kewajiban bagi si penjamin terkait tindakan pihak ketiga.

c. Perjanjian Kolektif

Dalam hukum perburuhan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat antara serikat pekerja dengan pengusaha akan mengikat seluruh pekerja di perusahaan tersebut, termasuk mereka yang bukan anggota serikat pekerja. Ini adalah pengecualian yang jelas terhadap asas kepribadian demi kepentingan kolektif.

Asas-Asas Pelengkap Lainnya

Selain lima asas utama di atas, terdapat beberapa asas lain yang turut membentuk kerangka hukum perjanjian, meskipun seringkali merupakan turunan atau kombinasi dari asas-asas utama.

Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Meskipun para pihak bebas menentukan isi kontrak, hukum dapat melakukan intervensi jika terdapat ketidakseimbangan yang ekstrim yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang lebih lemah. Asas ini sangat relevan dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum perburuhan, di mana posisi tawar para pihak tidak setara.

Asas Kepastian Hukum

Asas ini merupakan cerminan dari asas pacta sunt servanda. Suatu perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan, sehingga memberikan kepastian mengenai status hubungan hukum antara para pihak. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga kepercayaan dan prediktabilitas dalam dunia bisnis dan sosial.

Asas Moral

Asas ini terkait erat dengan asas itikad baik dan larangan terhadap kausa yang bertentangan dengan kesusilaan. Suatu perjanjian harus didasari oleh niat dan tujuan yang baik secara moral. Perjanjian yang dibuat dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain secara moral tidak dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan.

Kesimpulan: Sinergi Asas dalam Harmoni

Asas-asas hukum perjanjian tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka bekerja bersama dalam sebuah sistem yang dinamis dan saling menyeimbangkan. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan ruang bagi kreativitas dan kehendak individu, namun kebebasan ini dikendalikan oleh Asas Itikad Baik dan batasan undang-undang, ketertiban umum, serta kesusilaan. Asas Konsensualisme menyederhanakan proses terbentuknya kontrak, namun Asas Pacta Sunt Servanda memberikan kekuatan dan kepastian hukum pada kesepakatan yang telah lahir itu. Sementara itu, Asas Kepribadian membatasi lingkup keberlakuan kontrak, namun tetap membuka ruang bagi kepentingan pihak ketiga dalam kondisi tertentu.

Memahami jalinan asas-asas ini adalah fundamental. Bagi para pelaku bisnis, pemahaman ini membantu dalam menyusun kontrak yang kuat dan adil. Bagi praktisi hukum, ini adalah alat analisis untuk menafsirkan dan menyelesaikan sengketa. Dan bagi masyarakat umum, pengetahuan tentang asas-asas ini meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban yang timbul setiap kali kita mengucapkan "saya setuju". Pada akhirnya, asas-asas ini adalah penjaga harmoni dalam interaksi sosial dan ekonomi, memastikan bahwa janji tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi juga menjadi fondasi dari sebuah tatanan masyarakat yang teratur dan berkeadilan.

Related Posts

🏠 Homepage