Hukum pidana internasional adalah cabang hukum yang sangat kompleks, menangani kejahatan paling serius yang berdampak lintas batas negara. Salah satu prinsip fundamental yang mendasarinya adalah prinsip non-retroaktivitas atau larangan berlakunya surut. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang pada saat dilakukan belum merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Asas ini menjadi pilar penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menindak warganya. Namun, dalam ranah hukum pidana internasional, penerapan asas ini sering kali dihadapkan pada situasi unik dan dilematis, yang memunculkan pertanyaan mengenai pengecualian dan pertimbangan khusus.
Prinsip non-retroaktivitas, yang sering kali dirumuskan sebagai nullum crimen sine lege (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang) dan nulla poena sine lege (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), merupakan prinsip universal yang diakui dalam berbagai sistem hukum nasional maupun internasional. Prinsip ini menekankan bahwa individu harus mengetahui dengan jelas perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum dan sanksi apa yang akan menanti jika larangan tersebut dilanggar. Tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi individu dari penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang, arbitrer, dan tidak terduga. Tanpa prinsip ini, ketidakpastian hukum akan merajalela, dan keadilan akan terancam.
Dalam konteks hukum pidana internasional, penerapan prinsip non-retroaktivitas menjadi krusial mengingat sifat kejahatan internasional yang sering kali berkembang seiring waktu. Kejahatan seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida mungkin tidak selalu memiliki definisi yang presisi dan stabil di masa lalu seperti sekarang. Seringkali, standar hukum internasional baru dikembangkan melalui keputusan pengadilan, perjanjian, atau praktik negara yang berkembang. Di sinilah letak tantangan utamanya: bagaimana memperlakukan pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukan sebelum definisi hukum internasional yang tegas mengenai kejahatan tersebut terbentuk?
Secara umum, hukum pidana internasional standar tetap menghormati asas non-retroaktivitas. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), misalnya, dalam Statuta Roma-nya secara tegas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang menjadi yurisdiksinya yang terjadi setelah Statuta itu berlaku. Ini adalah penegasan kuat terhadap prinsip nulla crimen sine lege.
Namun, sejarah perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan adanya beberapa situasi yang menantang penerapan ketat prinsip non-retroaktivitas. Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg setelah Perang Dunia II menjadi contoh paling menonjol. Para pemimpin Nazi diadili atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Argumen utama para pembela adalah bahwa tindakan tersebut, meskipun mengerikan, belum secara eksplisit dikodifikasikan sebagai kejahatan internasional yang dapat dihukum pada saat dilakukan.
Respon dari para hakim Nuremberg adalah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang mendasar, bahkan jika tidak ada undang-undang spesifik yang mengaturnya pada saat itu. Mereka berargumen bahwa kejahatan yang begitu meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap "prinsip-prinsip fundamental moralitas" yang diakui oleh semua negara beradab. Argumentasi ini membuka jalan bagi konsep "hukum internasional yang masih berkembang" atau prinsip-prinsip umum hukum yang dapat diterapkan secara retroaktif, terutama untuk kejahatan yang dianggap begitu serius sehingga menjadi perhatian seluruh komunitas internasional.
Penting untuk dicatat bahwa penggunaan retroaktivitas dalam hukum pidana internasional sangat dibatasi dan harus dijustifikasi dengan hati-hati. Tujuannya bukan untuk menciptakan hukum pidana baru secara sewenang-wenang, melainkan untuk memastikan bahwa pelanggaran paling mengerikan terhadap kemanusiaan tidak luput dari pertanggungjawaban karena celah dalam kodifikasi hukum pada masa lalu. Dalam prakteknya, pengadilan internasional cenderung untuk mencari dasar hukum yang kuat, baik dalam perjanjian internasional yang ada, hukum kebiasaan internasional, maupun prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh sistem hukum utama dunia.
Perdebatan mengenai asas retroaktif dalam hukum pidana internasional terus berlanjut. Penegakan keadilan bagi korban kejahatan internasional yang mengerikan sering kali harus diseimbangkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga kepastian hukum. Fleksibilitas dalam menafsirkan dan mengembangkan hukum pidana internasional, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dasar, adalah kunci untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam upaya memberantas impunitas dan menegakkan keadilan di panggung global.