Asas Teritorialitas: Pilar Kedaulatan Negara

Dalam dunia hukum internasional, prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antarnegara sangatlah fundamental. Salah satu pilar utama yang menjadi dasar bagi negara untuk menegakkan kedaulatannya adalah asas teritorialitas. Asas ini menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan penuh dan eksklusif atas wilayah geografisnya, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Ini berarti hukum suatu negara berlaku serta dapat ditegakkan di seluruh wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.

Definisi dan Lingkup Asas Teritorialitas

Secara sederhana, asas teritorialitas dapat diartikan sebagai prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa wilayah suatu negara adalah zona di mana hukum nasional negara tersebut berlaku. Cakupan wilayah ini tidak hanya terbatas pada daratan yang terlihat, tetapi juga mencakup elemen-elemen penting lainnya yang membentuk suatu negara:

• Perairan Teritorial: Ini adalah jalur laut yang membentang dari garis pangkal pantai negara sejauh batas tertentu, biasanya 12 mil laut. Di dalam perairan teritorial ini, negara memiliki kedaulatan penuh, sama seperti di daratannya. Negara dapat mengatur navigasi, melakukan penegakan hukum, dan melindungi sumber daya alamnya.
• Ruang Udara: Negara juga memiliki kedaulatan atas ruang udara yang berada di atas daratan dan perairan teritorialnya. Hal ini mencakup hak untuk mengatur lalu lintas udara, mencegah pesawat asing melintas tanpa izin, dan melindungi wilayahnya dari ancaman dari udara.
• Dasar Laut dan Lapisan Tanah di Bawahnya: Kedaulatan negara juga meluas ke dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang berada di bawah perairan teritorialnya. Ini memungkinkan negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
• Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen: Meskipun hak negara di ZEE dan landas kontinen memiliki karakter yang berbeda dari kedaulatan penuh di perairan teritorial, negara tetap memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam (termasuk kekayaan hayati dan mineral) di zona ini.

Asas teritorialitas menjadi landasan bagi negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan masyarakat di dalam batas wilayahnya. Semua individu, baik warga negara maupun warga negara asing, yang berada di dalam wilayah suatu negara tunduk pada hukum negara tersebut. Konsekuensinya, setiap pelanggaran hukum yang terjadi di dalam wilayah suatu negara akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu.

Pentingnya Asas Teritorialitas

Keberadaan asas teritorialitas sangat krusial bagi stabilitas dan keteraturan hubungan internasional. Beberapa alasan utama mengapa asas ini sangat penting antara lain:

• Penegakan Kedaulatan: Asas ini adalah manifestasi konkret dari kedaulatan negara. Kedaulatan berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum di wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain.
• Keamanan dan Ketertiban: Dengan adanya asas teritorialitas, negara dapat menjaga keamanan dan ketertiban di dalam batas wilayahnya. Negara berhak untuk mengontrol siapa yang masuk dan keluar, serta menegakkan hukum untuk mencegah tindak kejahatan dan menjaga stabilitas sosial.
• Pengelolaan Sumber Daya: Negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, memanfaatkan, dan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Ini termasuk sumber daya mineral, perikanan, dan energi, yang vital bagi pembangunan ekonomi negara.
• Kepastian Hukum: Asas ini menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang berinteraksi di dalam wilayah suatu negara. Baik warga negara maupun warga negara asing dapat mengetahui hukum mana yang berlaku bagi mereka.
• Fondasi Hukum Internasional: Asas teritorialitas, bersama dengan asas personalitas, adalah dua asas utama yang menjadi dasar pengakuan yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Keduanya saling melengkapi dalam mengatur cakupan berlakunya hukum.

Keterbatasan dan Pengecualian

Meskipun asas teritorialitas sangat kuat, terdapat beberapa keterbatasan dan pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Keterbatasan ini biasanya muncul untuk mengakomodasi kebutuhan dan praktik dalam hubungan internasional yang kompleks. Beberapa contohnya meliputi:

• Imunitas Diplomatik: Perwakilan diplomatik dari negara lain, seperti duta besar dan staf kedutaan, menikmati kekebalan diplomatik. Ini berarti mereka secara umum tidak dapat dituntut atau dikenai yurisdiksi pidana atau perdata dari negara tempat mereka bertugas.
• Wilayah Negara Asing: Prinsip ini tidak berlaku untuk wilayah ekstrateritorial seperti kedutaan besar negara asing. Di wilayah ini, meskipun secara fisik berada di dalam negara lain, hukum negara yang memiliki kedutaan tersebut yang lebih diutamakan.
• Perjanjian Internasional: Negara dapat sepakat melalui perjanjian internasional untuk membatasi atau mengatur penerapan hukum mereka di wilayah tertentu, atau untuk mengakui yurisdiksi negara lain dalam kasus-kasus tertentu.
• Kejahatan Internasional: Dalam beberapa kasus kejahatan internasional yang sangat serius, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, prinsip yurisdiksi universal dapat berlaku, yang memungkinkan negara manapun untuk menuntut pelaku, terlepas dari di mana kejahatan itu dilakukan.

Memahami asas teritorialitas adalah kunci untuk memahami bagaimana negara-negara berinteraksi di panggung global. Ia bukan sekadar aturan teknis, melainkan fondasi yang menjamin kedaulatan, keamanan, dan tatanan dalam sistem internasional.